RNews.Media – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada Minggu (16/11/2025). Agenda tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aspek hukum di tingkat desa. Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Fadli Poha, bersama Wakil Ketua Hj. Sitti Nurayin Sompie, serta anggota Femmy K. Udoki, Fikram A.Z. Salilama, dan Ramdan D. Liputo. Turut hadir pula jajaran sekretariat Deprov Gorontalo.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut Kepala Desa Tingkohubu, Mardian Rinaldi, S.IP, bersama perangkat desa dan unsur BPD. Pertemuan berlangsung dalam format diskusi terbuka yang membahas kondisi tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta tantangan pendanaan yang dihadapi pemerintahan desa saat ini.
Dalam dialog tersebut, Kades Mardian menyampaikan dua isu yang menurutnya membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Pertama, kepastian pola pendanaan bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Kedua, peluang dukungan anggaran berupa bantuan keuangan atau skema dana perimbangan dari APBD Provinsi Gorontalo, termasuk untuk mendukung operasional desa dan kesejahteraan imam serta para kader desa.
Ia menuturkan, kemampuan keuangan desa semakin tertekan karena prioritas penggunaan Dana Desa kini telah dipatok melalui kebijakan nasional. Alokasi anggaran yang terkunci pada program wajib membuat ruang inovasi desa dalam pemberdayaan masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal menjadi semakin sempit.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I, Femmy K. Udoki—yang juga merupakan wakil masyarakat Bone Bolango—menjelaskan bahwa aspirasi mengenai bantuan keuangan desa telah dibahas dalam sejumlah rapat kerja dan forum pembahasan APBD Provinsi. Menurutnya, DPRD sedang mendorong adanya kesepahaman dengan pemerintah provinsi untuk merumuskan skema penyeimbangan keuangan desa.
“Usulan itu sudah masuk sebagai bagian dari aspirasi prioritas. Kita berharap ada kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi agar mekanisme bantuan keuangan bagi desa bisa terwujud,” ujar Aleg Fraksi Amanat Bangsa tersebut.
Terkait Kopdes Merah Putih, Femmy menambahkan bahwa DPRD masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pendanaan. Ia menilai mayoritas koperasi desa telah siap secara administrasi, sehingga kehadiran regulasi dari kementerian terkait akan memperkuat peran Kopdes dalam mendukung ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Komisi I berharap kunjungan langsung ke lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terkait kondisi faktual di desa, sehingga kebijakan yang dirumuskan pemerintah provinsi dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat.
