RNews.Media – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekretaris Daerah, Diskominfo, dan BKPSDM, Selasa (13/1/2026). Rapat tersebut membahas kinerja Diskominfo, dukungan anggaran lembaga independen, serta pengelolaan tenaga outsourcing.
Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Umar Karim, menilai Diskominfo belum bekerja secara optimal. Ia menyoroti penurunan capaian keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi. Hasil monitoring dan evaluasi terbaru menunjukkan tren penurunan tersebut. Umar meminta Diskominfo segera membenahi manajemen internal. Ia juga mendorong aparat penegak hukum menuntaskan penyelidikan proyek Command Center. Proyek itu belum memberi manfaat maksimal meski menelan anggaran miliaran rupiah.
Komisi I DPRD Gorontalo juga menyoroti keterbatasan anggaran lembaga independen daerah. Fokus perhatian tertuju pada Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Anggota Komisi I, Femmy Udoki, menegaskan peran strategis kedua lembaga tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan dukungan anggaran yang rasional. Anggaran minim berpotensi menghambat pelaksanaan program kerja setelah pelantikan.
Selain itu, Komisi I DPRD Gorontalo mendalami pengelolaan tenaga outsourcing. Jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi mencapai ribuan orang. Anggota Komisi I, Fikram Salilama, menilai pemerintah perlu memperbaiki transparansi data dan distribusi anggaran. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Langkah itu diperlukan agar efisiensi anggaran tetap sejalan dengan kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas layanan publik.
Komisi I DPRD Gorontalo mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. DPRD meminta perbaikan kinerja perangkat daerah. DPRD juga menekankan pentingnya penataan anggaran lembaga independen. Evaluasi pengelolaan tenaga outsourcing menjadi bagian dari agenda tersebut.
