RNews.Media – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi hukum dan pemerintahan menggelar pertemuan bersama sejumlah pendamping koperasi yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kuperindag) Provinsi Gorontalo, Senin (20/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas persoalan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang selama ini bertugas sebagai pendamping koperasi namun belum terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski telah tercatat dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama anggota Umar Karim, menerima langsung perwakilan tenaga pendamping koperasi tersebut di ruang Komisi I DPRD. Fadli mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar ada kejelasan status bagi para pegawai non-ASN.
“Kami memahami keresahan mereka. Komisi I akan berupaya agar persoalan ini dapat disampaikan dan dicarikan solusi oleh pemerintah provinsi bersama instansi teknis terkait,” ujar Fadli.
Sementara itu, salah satu tenaga penunjang kegiatan (pegawai non-ASN), Meylan Toyini, menyampaikan harapannya agar mereka bisa terakomodasi dalam pendataan lanjutan untuk formasi PPPK paruh waktu.
“Alhamdulillah sejauh ini keluhan kami direspons positif oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Dinas Kuperindag dan DPRD. Insyaallah hasilnya bisa membawa kabar baik bagi kami semua,” ungkap Meylan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju kepastian status dan kesejahteraan bagi para tenaga pendamping koperasi yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
