RNews.Media – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, Selasa (20/1/2026). Rapat ini membahas rencana program kerja OPD untuk tahun anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi I mengundang sejumlah unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo. Mereka antara lain Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, Asisten Administrasi Setda Provinsi Gorontalo, serta Staf Ahli Bidang Politik Setda Provinsi Gorontalo.
Selain itu, Komisi I juga menghadirkan beberapa biro di lingkungan Setda. Biro yang hadir meliputi Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Biro Organisasi, serta Biro Umum dan Protokol.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, mengatakan rapat ini bertujuan mengetahui arah program kerja OPD setelah penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
“Alhamdulillah dengan SOTK yang baru ini, kami mengundang beberapa OPD. Di antaranya Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Umum, serta Staf Ahli. Kami ingin mengetahui program-program di tahun 2026,” ujar Femmy.
Ia menegaskan Komisi I tidak membahas teknis anggaran dalam rapat tersebut. Pihaknya hanya mencatat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurut Femmy, salah satu catatan penting berkaitan dengan persoalan embarkasi haji. Ia menilai isu ini perlu masuk dalam perencanaan program tahun 2026.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya anggaran yang responsif gender di lingkungan OPD. Ia menilai hal ini krusial, terutama di Biro Pemerintahan dan Kesra.
“Saya mengingatkan OPD agar ke depan anggarannya berbasis gender dan responsif gender. Di Biro Pemerintahan dan Kesra, anggaran perlindungan perempuan dan anak justru dinolkan,” kata dia.
Femmy berharap pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap isu tersebut. Ia meminta OPD memperbaikinya melalui perubahan anggaran atau dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Saya berharap hal ini tetap diperhatikan, baik di perubahan anggaran maupun di 2027,” ujarnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Komisi I ingin memastikan program OPD selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan.
