RNews.Media – Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (1/3/2026), menyoroti layanan publik, keberlanjutan program desa digital, serta persoalan pengelolaan sampah.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni evaluasi pelayanan publik dan pemantauan program desa digital yang sebelumnya berjalan di desa setempat.
Menurut Ramdan, pemerintah desa melaporkan bahwa program desa digital saat ini tidak lagi aktif akibat keterbatasan anggaran dari dana desa. Sementara itu, pelayanan administrasi tetap berlangsung seperti biasa, meski jumlah masyarakat yang datang mengurus keperluan berkurang selama bulan Ramadhan.
“Pelayanan publik tetap berjalan, hanya saja jumlah warga yang datang lebih sedikit karena aktivitas ibadah. Terkait sampah, desa sudah berinisiatif menyediakan tempat pembuangan di beberapa titik, namun upaya itu belum maksimal karena belum tersedia armada pengangkut khusus,” ujarnya.
Kepala Desa Lamahu, Hasan Hasiru, membenarkan bahwa program desa digital tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan pembiayaan serta perubahan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur pemerintah.
Ia menjelaskan, pelayanan publik selama Ramadhan tetap berjalan normal, tetapi jumlah kunjungan warga menurun sekitar 50 persen dibanding hari biasa.
Selain itu, Hasan menilai persoalan sampah menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah desa tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
“Sebagian besar saluran air tersumbat sampah dan berdampak pada genangan air di sejumlah titik. Upaya yang kami lakukan saat ini masih sebatas edukasi kepada masyarakat karena keterbatasan sumber daya,” kata Hasan.
Pemerintah desa, lanjut dia, telah menyediakan satu unit kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari lorong-lorong permukiman serta menempatkan sekitar 130 titik tempat sampah di pinggir jalan. Namun, fasilitas tersebut belum efektif karena tidak diimbangi sistem pengangkutan rutin.
Ia berharap ada dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam penambahan rute pengangkutan sampah hingga ke wilayah Lamahu. Saat ini, layanan pengangkutan dari dinas terkait masih terbatas hingga wilayah lain di luar desa tersebut.
Ke depan, pemerintah desa juga mempertimbangkan inovasi pengolahan sampah, termasuk kemungkinan pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar serta pemanfaatan sampah kertas yang memiliki nilai ekonomi.
Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mendorong solusi konkret bagi peningkatan kualitas layanan publik dan penanganan masalah lingkungan di desa tersebut
