RNews.Media – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Jumat (19/12/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk memantau implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap pemerintahan desa.
Rombongan Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurayin Sompie, bersama anggota Umar Karim, Yeyen Sidiki, Femmy Udoki, serta staf Sekretariat DPRD, diterima langsung oleh Kepala Desa Mongolato beserta jajaran.
Sitti Nurayin Sompie menjelaskan bahwa persoalan PMK 81 di Desa Mongolato pada prinsipnya telah menemukan titik terang. Sejumlah kebutuhan desa yang sebelumnya terkendala kini dapat diselesaikan setelah terbitnya keputusan bersama tiga kementerian.
“Alhamdulillah, dengan adanya putusan terakhir dari tiga kementerian, berbagai kebutuhan yang sebelumnya tertunda sudah bisa ditangani. Di Desa Mongolato ini kondisinya lebih baik dibandingkan desa lain,” ujar Sitti.
Ia menambahkan, kendala pembayaran insentif bagi kader desa, guru PAUD, guru agama, hingga imam masjid sebagian besar telah diselesaikan, meski masih ada beberapa yang belum tuntas sepenuhnya.
Selain itu, Komisi I juga meninjau perkembangan Koperasi Merah Putih di Desa Mongolato. Menurut Sitti, kantor koperasi desa telah dibangun, namun pembangunan gerai masih terkendala status lahan.
“Lahan yang tersedia saat ini merupakan milik pemerintah daerah, sementara untuk pembangunan gerai dibutuhkan lahan milik desa. Namun sudah ada komunikasi dan perhatian dari berbagai pihak, termasuk TNI dan pemerintah daerah, dan kami berharap segera ada solusi terbaik,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Desa Mongolato menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang dinilainya sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kondisi desa.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena wakil rakyat hadir langsung melihat dan mendengar apa yang dialami pemerintah desa dan masyarakat,” ujarnya.
Terkait PMK 81, Kepala Desa mengakui Desa Mongolato sempat terdampak cukup signifikan. Bahkan, jika diakumulasikan, dana yang sempat tertahan mencapai lebih dari Rp 600 juta.
“Alhamdulillah, setelah terbitnya surat edaran bersama dari Menteri Desa, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, kami diberikan ruang untuk menggunakan dana earmark bagi kegiatan yang sebelumnya tidak bisa dibiayai,” jelasnya.
Ia berharap kunjungan dan dialog langsung seperti ini dapat terus dilakukan karena memberikan manfaat timbal balik, baik bagi pemerintah desa maupun bagi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Bagi kami manfaatnya sangat besar, sementara bagi DPRD, kunjungan ini menjadi sarana mendapatkan data dan informasi yang akurat untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.
