RNews.Media – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar konferensi pers usai menyelesaikan pembacaan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung di ruang Komisi IV, Selasa (25/11/2025).
Hadir dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Muslimin, yang sekaligus membacakan rekomendasi, Sekretaris Komisi IV Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun, serta anggota Komisi IV dr. Sri Darsianti Tuna. Rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari RDP bersama Dispora yang digelar pada 24 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Komisi IV menyoroti dua aspek utama: polemik penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 dan persoalan koordinasi Dispora terkait agenda kepemudaan.
Sorotan terhadap Gorontalo Half Marathon 2025
Komisi IV menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan GHM 2025 sebagai agenda Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sejumlah kebijakan teknis yang diambil panitia pelaksana dinilai menimbulkan kegaduhan publik dan berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan.
Komisi menemukan bahwa beberapa keputusan panitia, yang diketuai Kepala Dispora Danial Ibrahim, diambil tanpa berkonsultasi dengan pimpinan. Akibatnya, Gubernur dan Wakil Gubernur ikut terseret dalam kritik publik.
Selain itu, koordinasi antara panitia GHM dan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai penanggung jawab wilayah kegiatan disebut tidak berjalan baik, sehingga berpotensi menghambat kelancaran acara. Komisi IV juga mencatat adanya keluhan peserta GHM terkait penggunaan kontribusi peserta yang dianggap bermuatan politis.
Catatan terhadap Urusan Kepemudaan
Di bidang kepemudaan, Komisi IV mengungkap bahwa sepanjang 2025 hubungan koordinasi antara komisi dan Dispora tidak berjalan optimal. Meski DPRD telah berupaya mendorong program peningkatan kapasitas pemuda—termasuk pendanaan kegiatan perkaderan organisasi Cipayung—Komisi menilai Dispora cenderung tertutup dan kurang melibatkan organisasi kepemudaan.
Dampaknya, berbagai kegiatan kepemudaan kerap menimbulkan polemik dan memicu sorotan negatif dari publik.
Isi Rekomendasi Komisi IV
Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengeluarkan tiga rekomendasi:
-
Menonaktifkan Kepala Dispora Danial Ibrahim dari jabatannya dan menunjuk pelaksana tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.
-
Melakukan revisi desain medali GHM, yang sebelumnya memuat nama Gusnar Ismail, dengan opsi:
-
menambahkan nama Wakil Gubernur agar mencerminkan kebersamaan pimpinan daerah, atau
-
menghilangkan nama tokoh sama sekali untuk menghindari muatan politis, terlebih pembiayaan GHM bersumber dari kontribusi peserta.
-
-
Mendorong Dispora membuka ruang komunikasi dan kolaborasi lebih luas dengan organisasi kepemudaan agar partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dapat tumbuh lebih baik.
Komisi IV menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Gubernur melalui pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini, surat resmi rekomendasi tengah dalam proses finalisasi.
