RNews – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meninjau kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (1/10/2026).
Peninjauan berlangsung di Kantor Desa Ilangata. Rombongan Komisi I diterima Kepala Desa Ilangata bersama jajaran pemerintah desa.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha memimpin kunjungan tersebut bersama sejumlah anggota komisi. Mereka ingin melihat langsung dampak kemarau sekaligus mengecek upaya pemerintah desa memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Desa Ilangata memiliki 11 dusun. Dari jumlah tersebut, tiga dusun mengalami kekeringan cukup parah sehingga ketersediaan air untuk kebutuhan warga ikut terdampak.
Pemerintah desa telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan itu. Upaya tersebut meliputi pembangunan sumur bor, penyediaan bak penampungan air, serta distribusi air dengan bantuan mesin pompa ke wilayah terdampak.
Fadli Poha mengapresiasi langkah pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah desa yang telah menyediakan fasilitas tersebut,” kata Fadli.
Namun, dia menilai penanganan kekeringan perlu disiapkan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengurangi risiko kekurangan air setiap kali musim kemarau berlangsung.
Fadli juga mendorong pemerintah desa dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Menurut dia, sarana penyediaan serta distribusi air harus dipastikan dapat digunakan secara optimal ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
“Kami berharap langkah yang sudah dilakukan ini bisa terus diperkuat. Jika kondisi semakin parah, tentu pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan, sehingga masyarakat tidak sampai mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” ujarnya.
Komisi I turut meminta agar tiga dusun yang terdampak menjadi perhatian dalam penanganan berikutnya. Terlebih jika musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan DPRD untuk melihat kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk dalam mendorong kebijakan dan dukungan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya air bersih.
