RNews – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kembali memantau kondisi warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Monitoring kali ini berlangsung di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi hari kedua bagi Komisi I dalam meninjau sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau.
Di Desa Pulubala, empat dari enam dusun terdampak kekeringan cukup parah. Keempat wilayah itu yakni Dusun Bontula, Kamiri, Tomula dan Diadata.
Hasil pemantauan menunjukkan sebanyak 1.054 kepala keluarga (KK) mengalami dampak dari kondisi tersebut.
Pemerintah daerah sebenarnya telah menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki PDAM. Namun, distribusi belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan warga karena jumlah armada yang tersedia masih terbatas.
Krisis air juga mengganggu aktivitas harian masyarakat. Warga bahkan kesulitan memperoleh air untuk berwudhu. Di sejumlah titik, air yang tersedia hanya mengalir sedikit dan dalam kondisi menetes.
Monitoring Komisi I diterima Sekretaris Desa Pulubala, Husain Lantu, bersama jajaran pemerintah desa. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami melihat langsung kondisi warga di Desa Pulubala. Kekeringan sudah menyentuh kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan air untuk beribadah. Pemerintah perlu memastikan distribusi air bersih berjalan maksimal,” kata Fadli.
Menurut Fadli, keterbatasan armada distribusi menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Penambahan maupun optimalisasi armada dinilai penting agar penyaluran air tidak membuat warga menunggu terlalu lama.
“Kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi. Jika armada terbatas, pemerintah perlu mencari solusi agar distribusi air bisa menjangkau seluruh warga terdampak,” ujarnya.
Fadli mengatakan hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi Komisi I bersama pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan efektif selama kemarau panjang.
“Kami akan menyampaikan temuan di lapangan kepada pemerintah daerah. Masyarakat terdampak harus mendapatkan pelayanan dan bantuan air bersih secara merata,” tandasnya.
