RNews – Sejumlah kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan dengan masyarakat pada agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 tersebut, warga menyampaikan berbagai usulan, mulai dari pembangunan fasilitas pemerintahan desa, perbaikan infrastruktur jalan, penanganan sungai, hingga dukungan bagi sektor ekonomi dan keagamaan.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan warga adalah bantuan pembangunan Kantor Desa Donggala dengan estimasi anggaran sebesar Rp100 juta. Masyarakat berharap usulan tersebut dapat masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2027 atau APBD 2028.
Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian warga. Mereka meminta peningkatan Jalan Penghubung Donggala–Rekso yang memiliki panjang sekitar enam kilometer. Mengingat ruas tersebut berstatus jalan provinsi, masyarakat berharap pemerintah dapat memprioritaskan perbaikannya untuk memperlancar transportasi serta menunjang kegiatan ekonomi.
Selain akses jalan, warga mengusulkan normalisasi Sungai Helemohengu untuk mengatasi persoalan aliran sungai. Mereka juga meminta pembangunan plat deker di Jalan Molowahu agar akses masyarakat semakin memadai.
Di bidang keagamaan, masyarakat menyampaikan kebutuhan dukungan pembangunan Masjid Al-Husnul Khotimah dan Majelis Taklim Al-Husnul Khotimah. Kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan warga.
Adapun aspirasi di sektor ekonomi mencakup bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi satu orang penerima serta bantuan benih jagung untuk empat orang dengan total kebutuhan mencapai 60 kilogram.
Warga turut berharap agar usulan yang memungkinkan dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026. Dengan demikian, kebutuhan mendesak masyarakat tidak harus menunggu proses penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Melalui kegiatan reses ini, Sun Biki memperoleh gambaran langsung mengenai sejumlah persoalan dan kebutuhan pembangunan di Desa Donggala. Aspirasi yang masuk selanjutnya menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Masyarakat berharap seluruh usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan, ketersediaan anggaran, serta prioritas pembangunan, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga.



















