RNews – Rapat koordinasi pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Provinsi Gorontalo berlangsung di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Selasa, 4 Agustus 2026. DPRD bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan ini untuk menyamakan pemahaman terkait pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem, Umar Karim, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam menyikapi persoalan perubahan desil masyarakat.
Ia mengungkapkan, banyak warga menyampaikan aspirasi kepada DPRD terkait perubahan desil yang berdampak pada berkurangnya peluang memperoleh bantuan pemerintah. Desil sendiri menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah desil, semakin besar peluang menerima bantuan. Sebaliknya, desil yang lebih tinggi menandakan kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga peluang bantuan semakin kecil.
“Perubahan desil ini menjadi keluhan utama masyarakat karena memengaruhi akses terhadap bantuan sosial,” ujar Umar.
Umar mengimbau masyarakat agar segera memeriksa status desil melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses secara daring menggunakan ponsel. Masyarakat cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui posisi desil terbaru.
Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian data, ia meminta mereka segera melapor ke pemerintah desa setempat agar petugas dapat menindaklanjuti perbaikan data.
Selain itu, DPRD berencana mengusulkan alokasi anggaran dalam APBD 2027 untuk meningkatkan kualitas pendataan di tingkat desa. DPRD akan mendorong pemberian insentif tambahan bagi petugas pendata agar mereka dapat bekerja lebih optimal.
Umar menegaskan, hingga saat ini pihaknya tidak menemukan indikasi kecurangan dalam pengelolaan data DTSEN. Ia memastikan permasalahan yang muncul murni berasal dari aspek teknis pendataan.
