RNews – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-106 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin memimpin rapat tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran pemerintah provinsi dan anggota DPRD turut menghadiri paripurna.
Dalam rapat itu, Gusnar menyampaikan Nota Keuangan dan penjelasan pemerintah mengenai rancangan APBD 2027. Gubernur kemudian menyerahkan dokumen Nota Keuangan dan Ranperda APBD kepada pimpinan DPRD.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan APBD 2027 sekitar Rp1,2 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp477 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar.
Pemerintah juga memproyeksikan belanja operasi sebesar Rp1,76 triliun. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp152 miliar untuk belanja transfer, Rp27 miliar untuk belanja modal, dan sekitar Rp5 miliar untuk belanja tidak terduga.
Pada sektor pembiayaan, pemerintah memperkirakan penerimaan sekitar Rp11 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyiapkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp21 miliar untuk penyertaan modal pada Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
La Ode Haimudin mengatakan angka dalam Nota Keuangan tersebut belum menggambarkan kondisi fiskal secara final. Menurut dia, pemerintah masih menunggu kepastian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Yang disampaikan dalam nota ini masih proyeksi. PAD sudah kita hitung berdasarkan potensi pajak. Namun, dana transfer dari pusat masih berupa proyeksi,” kata La Ode Haimudin.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Sebab, APBD Gorontalo terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
APBD induk 2024 mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Angka itu turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dan kembali turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun pada 2026.
“Di satu sisi, angka APBD terus menurun. Di sisi lain, kita tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah,” ujar La Ode.
Karena itu, DPRD akan mencermati kembali seluruh proyeksi pendapatan dalam pembahasan APBD 2027. Badan Anggaran DPRD juga akan menunggu kepastian postur transfer dari pemerintah pusat.
La Ode memperkirakan pemerintah pusat baru memberikan gambaran lebih jelas mengenai besaran transfer pada Oktober 2026. DPRD juga masih menunggu informasi mengenai potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan, termasuk wilayah Panigoro.
“Setelah penyampaian ini, Banggar akan menindaklanjutinya. Kita menunggu postur dari kementerian karena angka yang ada sekarang belum final,” katanya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, La Ode berharap pemerintah pusat tetap meningkatkan alokasi transfer untuk Gorontalo pada 2027. Tambahan anggaran tersebut, menurut dia, dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah menjalankan program pembangunan.
“Kita berharap secara nominal dana transfer bisa naik. Tetapi kita belum tahu kebijakan pemerintah pusat. Kepastiannya nanti terlihat dalam pembahasan sekitar Oktober,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov Gorontalo menyiapkan sejumlah target pembangunan dalam APBD 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemerataan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga merancang berbagai program strategis. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pengembangan permukiman baru, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Pemprov Gorontalo turut mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dengan memanfaatkan air dari Waduk Bulango Ulu. Pemerintah juga menargetkan bantuan bedah rumah sebanyak 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango, pembangunan SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
La Ode menegaskan DPRD akan mengawal pembahasan anggaran agar setiap program memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Intinya, setiap rupiah dalam APBD harus bermakna bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” tegas La Ode.
