RNews – DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penyelesaian persoalan rencana pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Buha, Sulawesi Utara. Lahan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo seluas sekitar 2 hektare itu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman masyarakat Gorontalo yang bermukim di Sulawesi Utara.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menjelaskan persoalan tersebut saat diwawancarai media RNews melalui sambungan telepon seluler.
Fadli mengatakan, kunjungan lapangan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo bersama pimpinan dan anggota Komisi I ke Kantor Kelurahan Buha bertujuan untuk mengecek langsung kondisi lahan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai penolakan masyarakat adat setempat.
Berdasarkan keterangan pemerintah kelurahan, masyarakat adat Buha kembali menyatakan keberatan terhadap rencana penggunaan lahan milik Pemprov Gorontalo sebagai TPU bagi warga asal Gorontalo.
Menanggapi hal itu, Komisi I mendorong Pemprov Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang pertanahan, untuk meminta surat resmi terkait sikap penolakan tersebut. Dokumen itu diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian.
Fadli menjelaskan, keberadaan TPU tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Gorontalo yang tinggal di Sulawesi Utara mendapatkan lokasi pemakaman yang layak. Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi agar kebutuhan warga tetap terpenuhi dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan adat masyarakat setempat.
Jika masyarakat adat Buha tetap menolak rencana pembangunan TPU, Komisi I mengusulkan agar Pemprov Gorontalo mempertimbangkan penjualan lahan tersebut dan mencari lokasi lain yang memungkinkan untuk dibeli serta dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum.
Menurut Komisi I, opsi tersebut dapat menjadi jalan keluar agar rencana penyediaan TPU bagi masyarakat Gorontalo di Sulawesi Utara tidak terus terkendala persoalan penerimaan masyarakat setempat.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti persoalan ini dengan mempertimbangkan seluruh aspek, mulai dari status lahan hingga aspirasi masyarakat adat, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan bagi semua pihak.
