RNews – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung pelayanan publik di Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo, Jumat (16/10/2026). Kunjungan ini menyusul beredarnya dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor yang ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial.
Dugaan tersebut mendorong DPRD untuk menelusuri proses pelayanan dan meminta penjelasan dari instansi yang berkaitan dengan operasional Samsat. DPRD ingin memastikan apakah praktik yang dikeluhkan masyarakat memiliki dasar ketentuan atau justru menyimpang dari prosedur pelayanan yang berlaku.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan pihaknya berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II pada Senin mendatang. DPRD akan mengundang sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi persoalan yang menjadi sorotan tersebut.
Umar menjelaskan, rapat itu akan melibatkan unsur kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, serta pihak asuransi. Komisi I juga berencana menghadirkan Ombudsman untuk membantu menelusuri dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik tersebut.
Melalui RDP, DPRD ingin mengetahui duduk perkara, mekanisme pelayanan, serta dasar setiap pungutan yang dipersoalkan. Forum tersebut juga akan menjadi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan sebelum DPRD menarik kesimpulan mengenai dugaan pungli itu.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Kabupaten Gorontalo, Iswan Hasan, mengapresiasi kunjungan Komisi I yang meninjau langsung proses pelayanan, mulai dari penyampaian informasi hingga penyerahan dokumen kepada masyarakat.
Iswan menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor dilengkapi bukti pembayaran. Ia juga menjelaskan bahwa persoalan yang viral tersebut berkaitan dengan bagian pelayanan pajak yang bukan menjadi kewenangannya.
Hingga kunjungan berlangsung, dugaan pungli tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. DPRD pun akan meminta keterangan dari seluruh pihak agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif, transparan, dan berimbang, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.
