RNews.Media – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan.
Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan BPK RI, yakni Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Novy Gregory Antonius Pelenkahu. Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo juga ikut serta.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI secara resmi menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Berdasarkan hasil audit, Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua DPRD Idrus Mopili menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan oleh BPK dilakukan secara independen dan profesional, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi riil.
Meski demikian, DPRD menyoroti sejumlah temuan lama, khususnya terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum terselesaikan. DPRD berharap persoalan tersebut dapat segera dituntaskan melalui mekanisme yang sah agar tidak terus menjadi catatan berulang.
Terkait rekomendasi BPK, DPRD memastikan akan melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah untuk mendorong tindak lanjut yang optimal.
Menurut Idrus, dengan kembali diraihnya opini WTP, DPRD tidak melihat urgensi pembentukan panitia khusus. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara maksimal.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD berharap sinergi antara legislatif, eksekutif, dan BPK tetap terjaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
