RNews.Media – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama Komisi I DPRD melakukan kunjungan lapangan ke Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Minggu (19/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau ketersediaan lahan dalam rencana pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sekaligus memastikan legalitas tanah yang akan digunakan.
Dalam peninjauan tersebut, DPRD menemukan bahwa pembangunan gerai koperasi masih terkendala persoalan lahan. Ridwan Monoarfa menyampaikan keprihatinannya karena program KDMP di desa tersebut telah memasuki tahap lanjutan, namun belum didukung kesiapan lahan.
“Program ini sudah masuk tahap kedua, sementara lahan sangat dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas koperasi. Di Hutabohu, persoalan utamanya adalah tanah,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membantu proses pengadaan lahan. Menurutnya, aset yang nantinya dibangun melalui program tersebut pada akhirnya juga akan menjadi milik daerah.
Ridwan juga menilai Desa Hutabohu memiliki potensi besar untuk pengembangan koperasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa dan belum adanya jaringan ritel modern seperti minimarket, koperasi dinilai memiliki peluang tumbuh dan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
“Ini peluang besar. Kalau tidak segera ditangani, sangat disayangkan. Apalagi estimasi harga lahan masih relatif terjangkau, sekitar Rp200 juta,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ikut berpartisipasi dalam pembebasan lahan tersebut. Ridwan optimistis upaya tersebut dapat terealisasi melalui komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Persoalan lahan ini bukan hanya di Hutabohu, tapi hampir di banyak daerah. Namun kami optimistis, dengan dukungan semua pihak, ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Hutabohu, Darwis Gani, mengungkapkan bahwa pihak desa selama ini mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan koperasi karena keterbatasan lahan yang tidak bermasalah secara hukum.
Menurutnya, terdapat lahan yang sebelumnya dikuasai desa, yakni bekas lapangan, namun saat ini masih dalam sengketa karena adanya klaim dari masyarakat.
“Selama ini kami kewalahan mencari lahan. Ada lahan, tapi masih berpolemik. Alhamdulillah dengan kunjungan Komisi I, kami mendapat arahan langkah-langkah yang harus ditempuh,” kata Darwis.
Ia berharap, melalui keterlibatan DPRD, persoalan lahan di Desa Hutabohu dapat segera menemukan solusi sehingga pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih dapat segera direalisasikan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penyelesaian kendala lahan, sekaligus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi.
