RNews – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-100 dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8/2026).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. T. Mopili memimpin rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta instansi vertikal turut hadir.
Dalam rapat itu, Gusnar menyampaikan penjelasan pemerintah terkait perubahan APBD 2026. Ia mengatakan perubahan anggaran perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi fiskal daerah.
Sektor pertanian dan peternakan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Program Inseminasi Buatan (IB) sapi menjadi strategi untuk meningkatkan populasi ternak di tengah tingginya permintaan bantuan sapi dan kenaikan harga ternak.
Dinas Perkebunan dan Peternakan mencatat tingkat keberhasilan IB mencapai rata-rata 89%. Angka tersebut berdasarkan pemeriksaan kebuntingan sekitar dua bulan setelah proses inseminasi.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1,47 miliar untuk sektor pertanian. Dana itu mencakup pengadaan dryer dan alat mesin pertanian, termasuk alat pengukur kadar air jagung.
Fasilitas tersebut akan membantu petani menjaga kualitas hasil panen sekaligus meningkatkan posisi tawar saat menjual jagung. Pemerintah juga menyiapkan benih bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menyampaikan sejumlah rencana pembangunan untuk 2027. Salah satunya terkait dukungan terhadap rencana pelebaran apron Bandara Djalaluddin untuk menunjang embarkasi haji.
Gusnar juga menjelaskan perkembangan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Pemerintah menargetkan proses penggenangan mulai berlangsung pada musim hujan tahun ini, sekitar Oktober hingga Desember. Pengisian bendungan diperkirakan membutuhkan dua musim hujan untuk mencapai kondisi optimal.
Pemprov Gorontalo juga akan memanfaatkan potensi air baku Bendungan Bulango Ulu untuk mendukung pembangunan SPAM Regional. Untuk itu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyiapkan kebutuhan lahan.
Di bidang pendidikan, pemerintah menyatakan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Boalemo telah rampung dan siap beroperasi.
Setelah penjelasan gubernur, Gusnar menyerahkan naskah Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum dan menyatakan menerima Ranperda untuk masuk ke pembahasan berikutnya.
Gubernur kemudian menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi. Pemerintah menekankan percepatan penyaluran bantuan sosial untuk menghadapi musim kemarau dan potensi kerawanan pangan.
Gusnar juga menjelaskan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp8 miliar. Menurutnya, dana tersebut merupakan pembayaran selisih kurang transfer dari pemerintah pusat, bukan bantuan untuk menutup gaji PPPK.
Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan kemampuan daerah memenuhi kewajiban belanja, termasuk belanja pegawai. Pemprov Gorontalo juga terus mencari sumber PAD baru untuk memperkuat kapasitas fiskal pada 2027.
Salah satu langkahnya melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam penagihan pajak dan retribusi. Pemerintah juga menyiapkan rencana penambahan penyertaan modal pada Bank SulutGo setelah sekitar tiga tahun tidak menambah modal.
Pengelolaan dana hibah turut menjadi perhatian. Pemerintah akan memperkuat monitoring dan evaluasi serta memvalidasi organisasi dan penerima manfaat agar penyaluran hibah tepat sasaran.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2026 mencapai 7,68 persen. Angka itu menempatkan Gorontalo di posisi keempat nasional dan tertinggi di kawasan Sulawesi. Untuk penyusunan APBD 2027, pemerintah akan mengacu pada data BPS Triwulan II 2026 yang mencatat pertumbuhan sekitar 6,20 persen.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi pemantauan pajak air permukaan dan air tanah melalui pemasangan sensor yang terhubung dengan aplikasi. Sistem tersebut diharapkan meningkatkan akurasi perhitungan potensi penerimaan daerah.
Selain itu, Pemprov Gorontalo menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi dampak kemarau panjang, terutama ancaman kekurangan air bersih.
Rapat Paripurna ke-100 menjadi salah satu tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelum DPRD dan pemerintah daerah melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya.
