RNews – DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (18/8/2026).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Mopili memimpin rapat tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo turut hadir.
DPRD mengambil keputusan setelah Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Banggar menjelaskan, proses pembahasan dimulai pada 27 Juli 2026 melalui penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya, Banggar dan alat kelengkapan DPRD menggelar serangkaian pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut mencakup rapat komisi bersama OPD, rapat komisi dengan Banggar, rapat Banggar bersama TAPD, hingga pertemuan TAPD dengan pimpinan OPD.
Pendapatan Daerah Naik Rp13 Miliar
Hasil pembahasan menunjukkan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 naik sekitar Rp13 miliar. Pendapatan sebelumnya mencapai Rp1,537 triliun dan kini meningkat menjadi Rp1,550 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber kenaikan tersebut. PAD bertambah sekitar Rp10 miliar, dari Rp440,637 miliar menjadi Rp450,637 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer tetap berada pada angka Rp1,096 triliun.
Pada sisi belanja, Pemerintah Provinsi Gorontalo menaikkan anggaran sekitar Rp157,269 miliar. Anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp1,621 triliun kini mencapai Rp1,778 triliun.
Kenaikan tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan juga meningkat sekitar Rp149,269 miliar menjadi Rp249,750 miliar.
Pengeluaran pembiayaan bertambah Rp5 miliar dari angka sebelumnya menjadi Rp21,935 miliar. Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto mencapai Rp227,815 miliar.
Banggar Dorong Optimalisasi PAD
Banggar memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan PAD, terutama penerimaan dari pajak daerah.
DPRD mendorong TAPD dan Badan Pendapatan Daerah menggunakan tren tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun proyeksi PAD Tahun Anggaran 2027.
DPRD berharap pemerintah daerah menyusun target PAD secara lebih realistis dengan melihat potensi pendapatan yang tersedia di Gorontalo.
Banggar yang mewakili seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo kemudian menyatakan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
DPRD selanjutnya akan memproses Ranperda tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gusnar Apresiasi Pembahasan DPRD
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan, diskusi, serta kajian hingga mencapai kesepakatan bersama.
Gusnar mengatakan DPRD dan pemerintah daerah telah menjalankan pembahasan Perubahan APBD 2026 sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Ia juga menilai pembahasan secara intensif membantu DPRD dan pemerintah daerah menyelesaikan persetujuan bersama tepat waktu.
Dalam pendapat akhirnya, Gusnar menyoroti peluang besar untuk meningkatkan PAD Gorontalo.
Menurutnya, tambahan PAD sekitar Rp10 miliar dalam Perubahan APBD 2026 menunjukkan pemerintah daerah telah mempertimbangkan potensi pendapatan secara hati-hati.
“PAD ini sebetulnya punya potensi yang cukup menjanjikan bagi kita semua,” ujar Gusnar.
Gusnar mengakui pemerintah daerah masih perlu meningkatkan upaya untuk menggali berbagai sumber PAD.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan pembaruan dan perbaikan agar potensi pendapatan tersebut memberikan hasil maksimal bagi daerah.
Gubernur Soroti Pertambangan Rakyat
Gusnar juga menyoroti peluang penerimaan dari sektor pertambangan, khususnya iuran pertambangan rakyat.
Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber PAD yang mampu mendukung peningkatan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027.
Karena itu, Gusnar mendorong DPRD dan pemerintah daerah mempercepat penerbitan dasar hukum mengenai iuran pertambangan rakyat.
Ia mengatakan para pemangku kepentingan masih menunggu kepastian mengenai dasar hukum tersebut.
Gubernur juga meminta jajaran eksekutif mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih cermat, terutama kegiatan yang melibatkan pihak ketiga atau stakeholder eksternal.
Menurut Gusnar, pengawasan yang ketat dapat mencegah keterlambatan pekerjaan. Langkah tersebut juga membantu pemerintah memastikan anggaran yang telah disepakati dapat terealisasi secara optimal.
Terkait pertambangan rakyat, Gusnar menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu mempercepat sejumlah aspek regulasi dan dokumen pendukung.
Ia menyebut regulasi mengharuskan pemegang izin pertambangan rakyat segera mengoperasikan kegiatan sesuai batas waktu yang berlaku.
“Solusi yang kita tempuh adalah percepatan agar ini benar-benar bisa kita laksanakan,” jelasnya.
Perubahan APBD Segera Ditindaklanjuti
Persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi langkah penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selanjutnya, DPRD dan pemerintah daerah akan menjalankan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga dapat segera menjalankan program dan kegiatan yang telah mendapat persetujuan bersama.
Rapat paripurna kemudian berlanjut dengan pembacaan Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pimpinan DPRD bersama Gubernur Gorontalo menutup rangkaian rapat dengan menandatangani dokumen persetujuan bersama.
