RNews – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Balai Perhutanan Sosial Manado, Kamis (8/10/2026). Kunjungan tersebut membahas dugaan aktivitas eksplorasi PT Celebes Bone Mineral (CBM) yang disebut masuk ke kawasan hutan kemasyarakatan di wilayah Bone Pantai.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin bersama Ketua Komisi I Fadli Poha. Sejumlah anggota Komisi I turut hadir, di antaranya Sitti Sompie, Femmi Udoki, dan Ramdan Liputo. Sementara Anas Yusuf yang merupakan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo turut mengikuti kunjungan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan terkait dugaan tumpang tindih antara aktivitas eksplorasi PT CBM dengan kawasan perhutanan sosial yang berada di Bone Pantai.
Kepala Seksi Wilayah Gorontalo-Palu Balai Perhutanan Sosial, Wahyu, menjelaskan bahwa kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan sosial tidak lagi dapat diberikan izin lain yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih perizinan.
Menurut dia, status kawasan perhutanan sosial memberikan kepastian terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Karena itu, pengecekan titik lokasi menjadi penting untuk memastikan apakah aktivitas eksplorasi yang dipersoalkan benar berada di dalam kawasan perhutanan sosial atau tidak.
Pihak Balai Perhutanan Sosial kemudian meminta DPRD Gorontalo mengirimkan titik koordinat lokasi eksplorasi yang diduga masuk kawasan tersebut. Data koordinat itu akan diperiksa menggunakan perangkat teknis yang dimiliki balai.
Dari enam titik koordinat yang telah dikirimkan, sementara baru tiga titik yang terdeteksi berada di luar kawasan perhutanan sosial. Sementara titik lainnya masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Balai Perhutanan Sosial memastikan koordinasi dengan DPRD Gorontalo akan terus dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. DPRD juga diminta mengirimkan data tambahan apabila memiliki informasi atau titik koordinat baru yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi PT CBM.
Hasil koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai batas kawasan perhutanan sosial serta memastikan aktivitas eksplorasi yang berlangsung di Bone Pantai sesuai dengan ketentuan perizinan dan status kawasan yang telah ditetapkan.
