RNews – Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo meminta insan pers tetap menjunjung integritas dan independensi saat menjalankan tugas jurnalistik. Prinsip tersebut semakin penting di tengah derasnya arus informasi yang berkembang melalui teknologi digital.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, Wakil Ketua I Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua II La Ode Haimudun, serta anggota DPRD Gorontalo Femmy Udoki yang memiliki pengalaman panjang sebagai wartawan senior.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan media sekaligus tantangan penyebaran informasi di era digital. Perkembangan teknologi kini membuat masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi dalam waktu yang sangat cepat.
Ridwan: Kritik Tetap Diperlukan
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mengatakan perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin sulit dikendalikan. Kondisi itu, menurut dia, menuntut media untuk lebih cermat dalam memilih dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
Ridwan menilai insan pers perlu menjaga kualitas pemberitaan, menyajikan informasi secara berimbang, serta tetap mengacu pada prinsip jurnalistik. Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat memahami sebuah persoalan secara objektif.
“Yang paling penting tetap menjaga integritas dan independensi. Kalau memang ada yang harus dikritisi, silakan. Tetapi bukan hanya menjadi forum, harus ada produk yang dihasilkan,” kata Ridwan.
Ridwan juga menegaskan Forum Media Parlemen tidak hadir untuk membatasi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap DPRD. Sebaliknya, forum itu menjadi ruang komunikasi antara media dan lembaga legislatif.
Menurut Ridwan, komunikasi yang terbuka dapat membantu wartawan memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas dan kinerja DPRD. Media kemudian dapat menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara lebih utuh.
Thomas: DPRD Tidak Membungkam Pers
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan DPRD tidak bermaksud membungkam wartawan ataupun membatasi kebebasan pers. Ia justru menilai kritik media tetap memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja lembaga legislatif.
Thomas menggambarkan hubungan DPRD dan media seperti hubungan dalam sebuah keluarga. Menurut dia, setiap keluarga memiliki persoalan internal yang tidak selalu harus dibawa ke ruang publik.
“Tidak membungkam teman-teman wartawan. Contoh kalau istri saya masakannya tidak enak, apakah harus saya sampaikan ke media masakannya tidak enak? Kan tidak mungkin satu rumah kita umbar ke media,” ujar Thomas.
Ia mengatakan DPRD tetap membutuhkan kritik dari media sebagai bagian dari kontrol publik dan bahan evaluasi. Namun, Thomas berharap media juga menyajikan konteks secara lengkap ketika mengangkat sebuah persoalan.
Menurut dia, pemberitaan sebaiknya tidak hanya menonjolkan sisi negatif sebuah persoalan. Media juga perlu memberikan gambaran secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami persoalan dan menilai kinerja DPRD secara objektif.
