RNews – Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meninjau kondisi kekeringan yang melanda Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait kebutuhan air bersih, kondisi ekonomi masyarakat, serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, mengatakan kekeringan telah dirasakan warga di tiga dusun yang berada di Desa Libungo. Kondisi tersebut juga menyebabkan sejumlah sumber air, termasuk sungai, mengalami kekeringan.
“Sudah tiga dusun yang mengalami kekeringan. Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3 semuanya kering, sungai pun kering,” kata Yeyen.
Menurut dia, pemerintah desa telah mengusulkan sejumlah langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak, salah satunya melalui program pasar murah. Namun, pelaksanaannya membutuhkan proses sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan yang lebih cepat.
Yeyen juga menyoroti ancaman kebakaran hutan di wilayah Suwawa Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena terdapat kawasan hutan pinus yang terhubung hingga wilayah Kabila Bone.
“Jangan sampai ada kebakaran hutan. Di Suwawa Selatan ini memang rawan sekali kebakaran hutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat bersama kelompok pengelola hutan desa telah melakukan upaya pencegahan. Selain memiliki fungsi ekologis, kawasan hutan pinus tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui hasil getah pinus.
Karena itu, Yeyen mendorong penanganan kekeringan dilakukan secara lintas sektor. Selain distribusi air bersih yang terus dilakukan pemerintah daerah, kebutuhan tandon atau penampungan air juga dinilai penting untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Kita harapkan mereka butuh tandon. Dari Polda juga akan kita dorong. Selain itu, perlu normalisasi saluran air,” katanya.
Yeyen menyebut kondisi di wilayah Suwawa Selatan cukup unik karena masyarakat menghadapi dua persoalan berbeda. Saat musim hujan, sejumlah wilayah rawan banjir, sementara ketika kemarau warga justru menghadapi kekeringan.
Sementara itu, Kepala Desa Libungo, Suwardi Hasan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mendorong perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kemarau.
“Kami menitip ke pemerintah untuk kiranya ada perhatian serius, pertama upaya penanggulangan dampak kekeringan, paling tidak distribusi airnya bisa lebih intens,” kata Suwardi.
Selain distribusi air, pemerintah desa mengusulkan penyediaan tandon sebagai tempat penampungan air bersih. Menurut Suwardi, keberadaan tandon akan membuat penyaluran air kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.
Dampak kemarau juga mulai dirasakan dari sisi ekonomi. Sejumlah warga kehilangan mata pencaharian atau mengalami penurunan pendapatan sehingga pemerintah desa mengusulkan pelaksanaan pasar murah untuk membantu menekan pengeluaran masyarakat.
“Dengan pelaksanaan pasar murah, masyarakat yang hari ini terdampak pendapatannya bisa terbantu,” ujarnya.
Suwardi juga meminta seluruh pihak meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan hutan pinus. Ia menilai kebakaran di kawasan tersebut akan sulit dipadamkan karena kondisi wilayah yang jauh dan sulit dijangkau.
Selain menghadapi kekeringan, pemerintah Desa Libungo juga mengantisipasi ancaman banjir saat musim penghujan. Karena itu, Suwardi meminta dukungan Komisi I untuk mendorong normalisasi saluran air yang selama ini menjadi salah satu penyebab genangan dan banjir di wilayah tersebut.
“Kami meminta lewat Komisi I untuk kemudian bisa didorong pelaksanaan normalisasi saluran air yang hari ini menjadi salah satu penyebab ketika musim penghujan menjadi sumber banjir di masyarakat,” katanya.
Untuk menghadapi musim tanam berikutnya, pemerintah desa juga berharap pemerintah memberikan kemudahan akses terhadap bibit dan pupuk bagi petani jagung dan cabai. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menggerakkan aktivitas pertanian setelah terdampak musim kemarau.
