RNews – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, memimpin kunjungan kerja bersama pimpinan dan anggota Komisi III ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (23/7/2026). Rombongan diterima oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, beserta jajaran.
Agenda konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Menteri ke sejumlah kawasan transmigrasi di Gorontalo pada Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada usulan penguatan infrastruktur serta pengembangan kawasan transmigrasi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Boalemo.
Idrus menegaskan, pemerintah daerah perlu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan optimal. Ia menyebut, koordinasi yang intens menjadi faktor penting agar usulan daerah mendapat prioritas dalam penganggaran.
Menurutnya, daerah tidak bisa hanya menunggu realisasi program dari pusat, tetapi harus proaktif memperjuangkan setiap kebutuhan pembangunan. Ia juga mengungkapkan, proposal yang diajukan mendapat tanggapan positif dari pihak kementerian.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti pentingnya keselarasan antara program transmigrasi dan arah pembangunan daerah. Ia menilai kawasan transmigrasi tidak hanya berpotensi dari sisi infrastruktur, tetapi juga sektor pertanian, terutama pengembangan komoditas buah seperti durian, alpukat, dan rambutan.
Ridwan menjelaskan, sejumlah kawasan telah memiliki penangkaran bibit secara mandiri sehingga berpeluang menjadi pusat pengembangan hortikultura berkelanjutan. Ia berharap pengembangan kawasan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara terintegrasi.
Ketua Komisi III DPRD Gorontalo, Espin Tulie, menyampaikan pihaknya telah menyerahkan proposal revitalisasi infrastruktur, mencakup perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga peningkatan fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi.
Ia menambahkan, kementerian membuka peluang dukungan terhadap penguatan sarana pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk program perbaikan rumah bagi masyarakat transmigrasi.
Di sisi lain, Anggota Komisi III, Syarifudin Bano, menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Ia menyoroti kebutuhan mendesak, seperti peningkatan kualitas jalan, perbaikan sekolah, serta penyediaan air bersih di sejumlah desa.
Sementara itu, Anggota Komisi III lainnya, Anas Jusuf, mengusulkan agar pihak kementerian turut meninjau kawasan transmigrasi di Kabupaten Boalemo. Ia menyebut Kecamatan Wonosari sebagai contoh keberhasilan program transmigrasi yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat cukup baik serta potensi pengembangan Kota Terpadu Mandiri.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Viva Yoga Mauladi menyatakan pemerintah pusat terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia menyebut, secara nasional terdapat sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa transmigran dengan 154 kawasan prioritas yang menjadi fokus pengembangan.
Menurutnya, Gorontalo memiliki peluang besar karena kawasan transmigrasinya tersebar di beberapa kabupaten dengan potensi pengembangan sektor pertanian, permukiman, hingga pemberdayaan masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan dasar, serta memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
